Baharuddin Demmu Desak Pemerintah Lahirkan Program Khusus Sosialisasi Dampak Narkoba

Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur Baharuddin Demmu (dok. kaltimkatasatu)
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur Baharuddin Demmu (dok. kaltimkatasatu)

KATASATUKALTIM — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur Baharuddin Demmu angkat suara terkait kasus penyalahgunaan narkoba di Benua Etam. Selain mengkritik, dirinya juga memberi apresiasi kepada warga dan pihak kepolisian.

“Kasus narkoba ini kan memang di Kaltim itu besar ya. Tapi ya kita bersyukur sebenarnya. Karena yang aku lihat terutama baik orang tua maupun misalnya di pihak kepolisian itu kan selalu juga melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dampak dari kasus narkoba ini di Kaltim,” ucap Baharuddin saat dihubungi via WhatsApp, Selasa (24/10).

Bacaan Lainnya

“Dan kita sih bersyukur ya, misalnya di Samarinda, bagaimana pak Kapolres itu selalu juga saya lihat turun ke masyarakat bagaimana menjelaskan dampak-dampak dari narkoba, dan ya saya kira ini salah satu yang menyebabkan terjadinya pengurangan kasus-kasus itu,” terangnya.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim itu mengingatkan kepada semua pihak agar berupaya menghilangkan kasus narkoba di Benua Etam.

Dirinya juga menaruh harap kepada pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota agar kelak menciptakan program khusus secara masif untuk memberikan sosialisasi menyangkut bahaya narkoba.

“Kita juga berharap ke depannya, baik pemprov, pemkab dan pemkot punya program dalam rangka untuk melakukan sosialisasi bahaya dampak dari narkoba,” seru politik PAN itu.

Baharuddin kemudian menegaskan pemerintah mesti lebih serius memperhatikan dan memberi solusi jitu dalam mengurangi kasus narkoba di Benua Etam.

“Pemerintah ini kita harus mintai keseriusan. Jadi, maksud saya dibikinkan sejenis program khusus dalam rangka melakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama wilayah-wilayah yang memang teridentifikasi bahwa itu wilayah yang tinggi kasus narkobanya,” tegas Ketua Komisi yang membidangi Hukum dan HAM itu.

Saat ditanyai soal lembaga kemasyarakatan yang mengatasi kasus narkoba ini apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak, dirinya hanya bilang apa pun lembaganya, pemerintah harus memfasilitasi.

“Kalau saya sih ya apa pun lembaganya, pemerintah harus membuatkan ruang, dan tempat, serta memfasilitasinya,” pungkas Baharuddin. (Adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *