KATASATUKALTIM — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Baharuddin Demmu angkat bicara terkait prosesi Pemilihan Umum (Pemilu) agar seluruh pihak yang terlibat, terutama calon legislatif (caleg) agar tetap menjaga demokrasi berjalan dengan baik.
Dia khawatir dengan kampanye politik identitas yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. “Saya kira semua caleg harus dewasa berpolitik. Jangan kampanyekan politik identitas. Tapi yang dikampanyekan adalah politik gagasan,” katanya, Selasa (07/11/2023).
“Jadi orang mau nyaleg, supaya tidak rusuh kan ya. Misalnya saya orang Bugis nih, masuk di kampung Jawa, atau masuk di kampung Bugis, jangan pake bahasa orang Bugis, bahwa harus pilih orang Bugis. Nggak boleh itu. Tapi yang kita harapkan adalah bagaimana para kandidat ini dalam rangka bersosialisasi nanti ke rakyat mengedepankan poltiik gagasan,” tambahnya.
Dia sarankan agar masyarakat diajarkan bagaimana berpolitik dengan tidak memunculkan isu-isu identitas tertentu.
“Yang harus disampaikan, bahwa apa manfaat memilih pemimpin, apa yang bisa didapatkan oleh rakyat. Jadi jangan memunculkan sukuisme, rasisme, atau ideologi agama tertentu, karena kenapa, nanti itu punya potensi terjadi gesekan-gesekan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Dirinya juga menyinggung money politic yang kini mengakar di masyarakat. Lantaran itu, dia menitip pesan kepada Bawaslu untuk lebih serius tangani masalah ini.
Lebih jauh, dirinya mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga Kepala Daerah, tak kecuali TNI dan Polri supaya netral dalam situasi politik hari ini.
“Ini juga soal money politc, Bawaslu juga harus jeli, karena politik uang ini marak ini, jangan pake diduga lagi. Bukan diduga, politik uang berjalan hari ini di kampung-kampung. Saya tidak mau menduga karena memang saya melihat fakta. Nah ini bagaimana?,” katanya.
“Ini masalah ini, jangan sampai juga membuat kekacauan. Kita berharap pemilu ini harmonis dan bergembira. Jangan lagi intervensi-intervensi rakyat terhadap pilihan. Sekali lagi saya ingatkan, terutama ASN, Kepala Daerah, teman-teman TNI Polri, Kepala Desa, Camat, netral lah dalam hal ini. Jangan lagi menggiring-giring,” tambah Demmu.
Menurut dia, menggiring untuk memilih itu sangat berbahaya, “Karena jabatan mereka itu menggunakan APBD untuk menggiring, kan mereka digaji pake uang rakyat to..? Kalau mereka tetap mau menggiring, berhenti jadi ASN. Kalau Kepala Dinas masih menggiring-giring kasi tau saya, supaya saya minta berhenti aja bos.”
“Kalau mau, ya kamu nyaleg aja. Jangan giring-giring lah. Nanti ada yang pukulin rame-rame kan susah tu. Kan jelas, bantuan aja sekarang ini kadang hanya disalurkan sesuai dengan keinginan partainya, calegnya lagi yang bagi. Itu nggak boleh tuh, karena dia bukan Anggota Dewan to..?” tambahnya.
Terakhir dia beri saran kepada ASN untuk tidak menambah-nambah dosanya. Alasannya, mereka telah disumpah agar netral dalam politik. “ASN juga supaya tidak menambah dosanya jangan ikut berpolitik lah. Karena kalau dia ikut berpolitik ya mereka kan sudah disumpah oleh UU dan netral dalam dunia politik ini.”
“Nanti kalau mati, mereka dimintai pertanggungjawabannya, kenapa kamu berpihak begini sementara kamu sudah bersumpah tidak berpihak? Kan gitu to? Jadi saya bilangi ke teman-teman saya yang ASN, supaya kalian tidak tambah dosanya, saya mohon jangan terlibat dalam politik praktis,” imbuhnya. (adv/dprd)
