KATASATUKALTIM — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Harun Al Rasyid khawatir terhadap adanya mafia tanah di Benua Etam.
Apalagi nantinya Kaltim menjadi wilayah pesat penduduk lantaran Ibu Kota Negara (IKN) telah hadir di sana.
Tentu saja, kata Harun, dampak dari adanya mafia tanah merugikan orang dan/atau badan hukum tertentu.
Bukan hanya itu, kehadiran mafia tanah tentu saja mengganggu ketertiban hukum dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, Harun sampaikan agar pihak terkait mengambil tindakan tegas untuk mengamankan pelaku mafia tanah ini.
“Solusinya kalau menurut saya ya penegakan hukum. Karena ini kaitannya dengan undang-undang, maka ini tugas aparat kepolisian,” kata Harun, Kamis (09/11/2023).
“Kalau Perda tugasnya Satpol. Ditertibkan dengan penegakan hukum, ini hanya bisa dilakukan jika negara hadir di sana,” tambahnya.
Ditegaskan Harun, akan sangat sulit mengatasi problem mafia tanah ini tanpa penanganan semua pihak. Karena itu, dia bilang Pemerintah Provinsi (Pemprov) beserta pihak kepolisian melakukan koordinasi intens.
“Implementasinya di lapangan harus ada koordinasi antara pemprov dan aparat kepolisian. Kemudian DPRD sebagai fungsi pengawasan,” katanya.
“Lebih dari itu, upaya pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik harus memperhitungkan berbagai aspek, terutama aspek hukum, untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara,” sambung Harun.
Dia juga mendesak agar pihak terkait mencari solusi atas persoalan ini. “Mencari solusi yang solutif tanpa merugikan masyarakat. Kami garis bawahi, tidak merugikan masyarakat.” (adv/dprd)
