Ramai Isu Keluhan Masyarakat Soal Iuran BPJS, Akhmed Reza Fachlevi: Pemerintah Mesti Turun Tangan

Ketua Komisi IV anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi. (dok. Pribadi)
Ketua Komisi IV anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi. (dok. Pribadi)

KATASATUKALTIM — Ramai kabar masyarakat diminta bayar iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kalimantan Timur (Kaltim), Ketua Komisi IV anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmed Reza Fachlevi angkat bicara terkait hal itu.

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/11/2023) kemarin, wakil daerah pilihan (Dapil) Kukar itu menjelaskan bahwa warga prasejahtera sepatutnya digratiskan pembayaran premi BPJS Kesehatan.

Bacaan Lainnya

“Tapi ini sebenarnya bukan gratis, melainkan premi dalam hal ini sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi dibayarkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Dirinya mengatakan pemerintah sepatutnya melindungi masyarakat prasejahtera dari beban keuangan yang berat, akibat biaya perawatan kesehatan. Dengan BPJS yang dibayarkan preminya ini, mereka dapat mengakses perawatan medis tanpa harus khawatir tentang biaya yang tidak terjangkau.

“Dukungan premi dibayarkan pemerintah akan mendorong masyarakat prasejahtera melakukan pencegahan dan perawatan dini. Mereka dapat mengunjungi dokter secara rutin, melakukan tes kesehatan, dan mendapatkan vaksinasi yang diperlukan tanpa khawatir tentang biaya,” bebernya.

“Jika semua masyarakat prasejahtera di Kaltim memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan berkualitas, Ini membantu mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan antara kelompok ekonomi yang berbeda,” lanjutnya.

Ia menegaskan premi yang dibayarkan pemerintah sejatinya juga merupakan bentuk investasi jangka panjang pada kesehatan masyarakat.

“Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan, ini dapat membantu mengurangi angka kesakitan dan kematian di kalangan masyarakat prasejahtera, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka,” pintanya.

“Dukungan pemerintah ini akan menciptakan keadilan dalam akses kesehatan, melindungi keuangan mereka, mendorong pencegahan dan perawatan dini, meningkatkan kesejahteraan, dan berinvestasi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan,” tutupnya. (adv/dprd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *