KATASATUKALTIM — Sekalipun program Rumah Layak Huni (RLH) tengah berjalan, namun diketahui, belum terealisasi secara maksimal. Karena itu Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Saefuddin Zuhri meminta agar program tersebut segera dilakukan evaluasi.
“Walaupun sudah terealisasi sebagian, tapi kan tetap perlu didorong supaya masyarakat kita menikmatinya secara merata. Itu prinsipnya,” kata Saefuddin saat dihubungi, Minggu (29/10) malam.
“Setiap orang butuh tempat tinggal yang pantas. Begitu saja intinya. Makanya program yang sudah dibicarakan soal ini harus dievaluasi secepatnya,” ujarnya menambahkan.
Dirinya menyebut, masih ada banyak daerah yang butuh disasar untuk pemerataan program RLH, bukan hanya di kawasan perusahaan. “Perlu juga diperhatikan wilayah-wilayah yang jauh dari perusahaan, kan masih ada itu,” beber Zuhri.
CSR (Corporate Social Responsibility) sendiri kata dia, merupakan bentuk aksi sosial yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat setempat. Lantaran itu, program tersebut kata Zuhri, “Tidak hanya diperuntukkan kepada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan perusahaan tertentu.”
“Ya sebagian dana CSR perusahaan itu kan hadir untuk bantu pemerintah. Tujuannya menangani masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, termasuk RLH, dan seterusnya,” terang Zuhri.
Legislator NasDem itu tak lupa menyampaikan apresiasi kepada pihak perusahaan dan Pemprov Kaltim. Pasalnya, ia menyebut sudah ada ribuan RLH yang tengah dibangun melalui program tersebut.
Namun, dirinya juga memberi masukan pada pemerintah agar program andalan mantan Gubernur Isran Noor itu tetap dilakukan secara maksimal.
“Angkanya ribuan, sekitar 5000 rumah sudah dibenahi dan puluhan perusahaan ikut terlibat. Ini luar biasa tentunya, dan kita beri apresiasi upaya-upaya ini kan. Ini juga adalah program unggulan selama kepemimpinan Isran Noor. Tapi ya tetap harus didorong dan dipercepat,” imbuh Saefuddin.
Kepada Akmal Malik selaku Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim saat ini, Saefuddin Zuhri meminta agar melanjutkan program yang kini belum diselesaikan oleh pemimpin Benua Etam sebelumnya.
“Ya mungkin terkendala waktu, dan kita berharap kepada pemprov hari ini bisa mempercepat realisasinya. Harapan kita itu.” pungkas Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu. (Adv)
