KATASATUKALTIM — Pertambangan, perikanan, perkebunan dan pertanian merupakan beberapa di antara banyaknya sumber daya alam (SDA) milik Kalimantan Timur (Kaltim).
Contohnya Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan wilayah yang memiliki penghasilan pertanian. Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Baharuddin Demmu, saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (23/11/2023) kemarin.
Pria yang akrab disapa Demmu itu menganggap petani adalah tanggung jawab moril anggota DPRD. Ia membeberkan terkait kunjungannya ke wilayah Kukar beberapa waktu lalu.
“Kukar itu mayoritas wilayah pertanian, saat kita lakukan silaturahmi dengan teman penyuluh pertanian juga petani, kita lagi melakukan pemetaan kebutuhan jangka panjang petani,” kata Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
“Jadi yang memahami betul kan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tuh, jadi saya berharap teman PPL itu mengindentifikasi kebutuhan masing-masing kelompok, misalnya kelompok petani tanaman pangan kebutuhannya adalah traktor,” sambungnya.
Lebih jauh, Demmu menjelaskan kelompok tani harus memiliki semua alat pertanian, terkait hal ini ia mengatakan pemerintah harus perhatikan.
“Saya sampaikan semua petani harus miliki alat pertanian. Jadi pertanyaanya adalah bahwa di kelompok ini masih ada kekurangan traktornya atau masih adakah kebutuhan lain dalam rangka untuk meningkatkan produksi hasil pertanian petani?,” cecarnya.
“Nah itu yang kita diskusikan, kenapa itu menjadikan diskusi, karena kita tidak menginginkan lagi ke depannya petani tidak diperhatikan khusus, kita inginkan petani harus betul-betul menjadi perhatian khusus pemerintah,” lanjutnya.
Menurutnya perhatian khusus kepada petani merupakan tanggung jawab semua pihak, apalagi dalam musim kemarau seperti kemarin petani banyak memerlukan air.
“Perhatian khusus untuk sama-sama melakukan pemenuhan di banyak tempat misalnya air, itu menjadi problem, pada saat terjadi kemarau kemarin, itu ada beberapa wilayah di Kukar di daerah Sumber Sari salah satu desa di kecamatan Loa Kulu, karena kemarau ini yang begitu panjang maka dia ini tidak menanam padi,” jelas Demmu.
Demmu juga mengatakan, dalam menghadapi kemarau kedepannya dibutuhkan metode yang tepat dalam menyediakan air bagi petani.
“Meski di sana ada embung yang dibikin Pertamina tapi itukan kering, nah yang harus kita pikirkan bareng adalah karena embung ini posisi di atas, maka sumber air harus suplai saat kemarau tapi pada saat hujan itu terisi, harusnya pemikirannya adalah karena di sana tidak ada sumber air sungai yang ada hanya air di bawah tanah.
Legislator PAN itu pun memberikan solusi penggunaan air tanah, “Nah itu kan bisa dibikin kan sumur-sumur bor baru itu dipompa ke embung untuk disalurkan sehingga bisa dimanfaatkan oleh petani holtikultura,” sambungnya.
Dia meminta Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota menjadikan hal ini perhatian khusus untuk mengantisipasi ke depan saat kemarau.
“Ke depannya adalah berharap setiap kecamatan itu punya data khususnya Kukar tentang kebutuhan-kebutuhan semua kelompok tani, jadikan enak, pada saat pemerintah melihat dan ini harus direspon bareng termasuk anggota DPRD, kita inilah, jadi mungkin ada hal yang harus dibantu melalui pokok-pokok pikiran DPRD,” tegasnya.
“Sehingga itu jelas jadi kita tidak pusing lagi mengindentifikasi karena sudah dilakukan identifikasi oleh pemerintah. Nah pemerintah harus memberikan gambaran itu juga saat rapat, sehingga kita antara DPRD dan pemerintah bersama-sama bagaimana memikirkan untuk mendapatkan anggaran,” lanjutnya.
Dirinya menegaskan langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan kemarau bagi petani akan mendapatkan dukungan penuh dari DPRD di Bumi Etam itu.
“Jadi kita minta supaya menjadi program, pemerintah kan begitu menyampaikan ke DPRD, saya kira teman DPRD tidak mungkin melakukan penolakan karena ini menjadi kebutuhan dasar kita untuk hidup,” tutupnya. (adv/dprd)
