KATASATUKALTIM — Hasil Reses aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam masa sidang ke-3 tahun 2023 yang berlangsung sejak 20-27 Oktober lalu, akhirnya dirapat Paripurnakan pada Senin (27/11/2023) kemarin.
Rapat tersebut merupakan Paripurna ke-43 DPRD Kaltim yang secara khusus diagendakan dalam membahas laporan hasil Reses para wakil rakyat Kaltim di dapilnya masing-masing, yang selanjutnya akan disampaikan ke Pimpinan DPRD serta diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi.
Dalam laporan hasil Reses anggota DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) 6 yakni Kabupaten Bontang, Kutim dan Berau, dibacakan oleh Harun Al Rasyid.
Harun menjelaskan hasil Reses anggota DPRD terkait usulan masyarakat. Usulan itu dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan perkebunan.
“Kami menerima usulan masyarakat seperti infrastruktur, sebab ini sebagai sarana bagi masyarakat khususnya bagi angkutan umum, jadi perbaikan infrastruktur seperti jalan ini diharapkan pihak terkait segera diselesaikan,” katanya.
“Pada umumnya jalan menghubungkan desa dari desa yang lain dan jalan perkotaan. Kemudian bidang pendidikan adalah modal dasar untuk mencerdaskan generasi bangsa jadi pentingnya sarana dan prasarana untuk segera diselesaikan baik renovasi maupun membangun beberapa gedung sekolah serta fasilitas kelengkapan di dalamnya,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu juga, Wakil Ketua Badan Kehormatan itu mengimbau kepada pemerintah terkait untuk memberikan perhatian khusus kepada guru PPPK.
“Kami sampaikan pemerintah harus memberikan perhatian khusus guru PPPK, itu perlu dilakukan sehingga tidak ada lagi keluhan kekurangan gaji atau tunjangan. Terlebih anggaran untuk sektor pendidikan dirasa saat ini cukup besar. Meminta peran pemerintah terkait untuk memperhatikan anak-anak putus sekolah agar anak tersebut mendapatkan ijazah melalui kejar paket A, B dan C sebagai bekal masa depan mereka,” bebernya.
“Kemudian sarana dan prasarana SMA, SMK, SMP, SD baik renovasi gedung maupun pembangunan ruang belajar dan akses menuju sekolah,” lanjutnya.
Harun juga menjelaskan laporan tersebut untuk bidang kesehatan tentang permasalahan yang dihadapi seperti pelayanan kesehatan pada sosialisasi tentang kegunaan BPJS, Kartu Indonesia Sehat.
“Kami juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan baik infrastruktur jalan, akses, gedung puskesmas dan pemerataan tenaga kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan sampai di desa, kecamatan di tiga kabupaten tersebut. Bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan,” tutupnya. (adv/dprd)
