KATASATUKALTIM — Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser berstatus sebagai kota terbuka yang tentu memiliki konsekuensi dalam tantangan pembangunan yang kompleks.
Oleh karena itu koordinasi semua pihak diperlukan dalam pengembanganya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Baharuddin Muin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Rapat Paripurna ke-43 DPRD Kaltim, Senin (27/11/2023) kemarin.
Wakil Kalimantan Timur Dapil 3 PPU dan Paser itu menjadi perwakilan dalam menyampaikan Laporan Hasil Reses Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Kaltim masa sidang ke-3 untuk tahun 2023.
Baharuddin Muin menyebut, terdapat 7 orang Legislator Benua Etam yang pada waktu itu melangsungkan Reses sejak tanggal 20-27 Oktober lalu.
Di antaranya adalah Andi Harahap, Amiruddin, Herliana Yanti, Baharuddin Muin, Yenni Eviliana, Andi Faisal, dan Sukmawati.
Sementara laporan aspirasi rakyat yang disampaikannya menaungi beberapa bidang. Seperti Bidang Infrastruktur, spirasi yang disampaikan di Paser dan PPU tidak jauh berbeda berupa perbaikan jalan, perbaikan jembatan, perbaikan drainase, irigasi, serta peningkatan jalan tani.
“Masalah infrastruktur ini masih permasalahan yang sangat menonjol di kedua kabupaten,” Kata Baharuddin Muin.
Sementara aspirasi lain dimunculkan dalam Bidang Perumahan Lampu Penerangan, Listrik dan Air Bersih. “Paling banyak muncul di tengah masyarakat Paser yang hampir tersebar di seluruh kecamatan ialah kebutuhan air bersih,” jelas Baharuddin.
Selain itu aspirasi masyarakat lainnya ialah belum terpenuhinya pelayanan restribusi air bersih yang layak dari PDAM, selain itu permasalahan pipa saluran distrbusi air, serta permohonan bantuan sumur bor, dan pompa air beserta tandon air menjadi aspirasi di bidang ini.
Pada Bidang Pendidikan baik di Paser maupun di PPU, permasalahan yang muncul di tengah masyarakat juga hampir sama yaitu perbaikan dan pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas baru, bantuan reguler, bantuan laptop, peningkatan kapasitas SDM, dan bantuan beasiswa untuk siswa tidak mampu.
Untuk Bidang Kesehatan melingkupi aspirasi antara lain permohonan bantuan mobil ambulans bagi masyarakat desa, Posyandu dan program pengentasan masalah stunting.
Sementara itu masyarakat PPU menginginkan agar tenaga kerja lokal mendapatkan perhatian lebih untuk mengisi formasi tenaga harian lepas dalam proyek pembangunan IKN yang berada di wilayah PPU. (cca/adv/dprd)