KATASATUKALTIM — Pariwisata domestik Indonesia berangsur pulih dengan meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) tahun 2022 sebesar 19,82 persen dibandingkan tahun 2021, serta tumbuh 1,76 persen ketimbang tahun 2019. Sementara itu, perjalanan wisnus tertinggi terjadi pada Maret 2022 yaitu sebesar 80,23 juta perjalanan.
Diketahui, Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) dalam laporan Tourism Trends and Policies 2022 menyebutkan pada 2019 lalu, sektor pariwisata menyumbang 5,0% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Salah satu wilayah dengan pariwisata indah dan penyumbang ekonomi Indonesia terdapat di Kalimantan Timur (Kaltim). Wilayah dengan sebutan Benua Etam ini punya aneka objek wisata. Jika dikelola dengan baik, juga mampu mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara.
Salah satu objek wisata yang berpotensi mendatangkan banyak turis adalah Sangkulirang Rock Arts di Kutai Timur. Untuk itu, Anggota DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub, memberikan solusi agar sektor pariwisata Bumi Etam ini dilirik para wisatawan dan mampu tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu solusinya, kata dia, promosi paket perjalanan wisata yang masif melalui sarana komunikasi berbasis digital untuk meningkatkan gairah kepariwisataan.
“Pembangunan dan pengembangan destinasi itu sendiri harus barbasis pada digitalisasi dan tata kelola yang berbasis masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi wisata harus ditingkatkan,” katanya, Senin (30/10/2023).
“Perlu mendorong terwujudnya kerja sama kolabaratif dengan semua pemangku kepentingan (multi stakeholder) pelaku wisata untuk terwujudnya kepastian harga paket kunjungan wisata,” ungkap Rusman Ya’qub,
Namun, menurutnya, secara mendasar harus dilakukan akselerasi pembangunan dan pengembangan akaes menuju destinasi wisata. “Baik destinasi antar kawasan, kabupaten/kota maupun antar ibu kota kabupaten, kecamatan, dan antar destinasi yang terkoneksi di Kaltim.”
Tak kalah pentingnya, bagi Rusman, dukungan regulasi sebagai payung segala tindakan terkait pengembangan kepariwisataan di Benua Etam. “Selain itu, perlunya dukungan regulasi dari pemerintah untuk memayungi kepastian tata kelola kepariwisataan yang lebih baik,” pungkasnya. (Adv)